305342481449/Off G

KENAIKAN HARGA BBM MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kenaikan harga BBM menimbulkan berbagai dampak buruk dalam beberapa aspek kehidupan khususnya kelestarian lingkungan. Kenaikan harga BBM sangat memberatkan bagi masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Penduduk yang tidak mampu membeli minyak untuk keperluan sehari-hari, kini mulai beralih pada penggunaan kayu bakar dan arang. Bahkan akhir-akhir ini sangat marak sekali penjualan tungku berbahan bakar arang. Masyarakat sangat tertarik menggunakan bahan bakar arang karena dihitung lebih hemat dibanding menggunakan minyak tanah. Jadi, inisiatif ini diambil karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Padahal arang berasal dari kayu-kayu hutan yang diambil oleh penduduk sekitarnya. Jika penggunaan arang semakin marak, maka kebutuhan akan bahan bakar pun semakin besar pula, sehingga akibatnya eksploitasi hutan juga semakin meningkat.

Peralihan perilaku masyarakat ini perlu diantisipasi, sebab jika kondisi tersebut terus berlangsung bisa memicu kerusakan lingkungan lebih parah lagi akibat penebangan pohon besar-besaran untuk dibuat arang dan adanya pembukaan hutan untuk pemukiman. Sedangkan kondisi lingkungan di Indonesia sekarang ini sudah tidak normal lagi. Bisa dilihat dari semakin sempitnya wilayah hutan lindung kita, air bersih semakin sulit dicari, banyak terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, dsb yang diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab ataupun terpaksa oleh suatu hal yang menghimpit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Jadi, seharusnya pemerintah memikirkan nasib rakyatnya dengan memberikan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah jangan hanya mengurusi APBN negara yang nantinya hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri antara lain dengan mencabut subsidi BBM, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun ada sumbangan bagi masyarakat kecil melalui BLT Plus (Bantuan Langsung Tunai Plus), saya tidak yakin sumbangan itu akan sampai ke tangan yang seharusnya mendapatkannya. Dana kompensasi BBM akan menjadi permen pemanis untuk kepentingan melanggengnya kekuasaan politik dominan menjelang pemilu 2009, dan naiknya inflasi karena akan meningkatkan sektor riil di tingkat rakyat, tidak lebih hanya kebohongan publik dan akal-akalan pemerintah hari ini. Kenaikan BBM, justru akan semakin meningkatkan angka kemiskinan dan semakin menjerumuskan rakyat ke dalam krisis turunannya, seperti krisis pangan yang dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Dan hal ini tentunya sangat memprihatinkan sekali bagi masyarakat Indonesia.

]]> http://gbioscience05.wordpress.com/2008/05/29/harga-bbm-naik-masa-depan-anak-bangsa-terancam/feed/ 0 gbioscience05 http://gbioscience05.wordpress.com/2008/05/29/harga-bbm-naik-lagi-cape%e2%80%99-deh/ http://gbioscience05.wordpress.com/2008/05/29/harga-bbm-naik-lagi-cape%e2%80%99-deh/#comments Thu, 29 May 2008 10:04:59 +0000 gbioscience05 http://gbioscience05.wordpress.com/?p=85 ]]> Harga BBM Naik Lagi?? Cape’ Deh..!!

Narendra Hariyanto

(305342481450)

Kenaikan minyak dunia yang diprediksi mencapai 100 dollar per barel pada tahun 2008 bisa menjadi anugerah juga boomerang bagi Indonesia. Sebagai produk yang strategis dan urat nadi perekonomian, melambungnya harga BBM tersebut telah menimbulkan berbagai masalah seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, memacu inflasi serta meningkatnya jumlah pengganguran dan kemiskinan, baik pada tingkat dunia, regional, nasional, dan tentunya juga sektoral serta berdampak pula pada lingkungan.

Dilihat dari kacamata seorang ekonom, kenaikan harga minyak mentah akan mempengaruhi kenaikan harga BBM. Bagi pemerintah kenaikan ini jelas membebani APBN. Karena itu, pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi BBM sebab dirasa perlu untuk mengimbangi harga minyak dunia. Ditambah lagi pemerintah mengambil berkaca pada kebijakan menaikkan harga BBM yang juga jadi pilihan kebijakan pemerintahan negeri seberang..

Dari sisi pandang masyarakat, keadaan seperti ini pasti membebani perekonomian masyarakat karena pengurangan subsidi BBM berdampak pada meroketnya harga BBM. Seiring dengan itu kenaikan harga BBM secara otomatis juga menyebabkan harga sembako, tarif listrik dan tarif telepon juga melonjak. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik serta telepon tampaknya sangat mencemaskan masyarakat Banyak demo terkait kenaikan harga barang akibat dampak dari kenaikan BBM.

Penderitaan rakyat tak berhenti sampai disitu. Dengan naiknya BBM maka tidak lama lagi semua harga-harga pasti akan ikut naik. Mula-mula ongkos transportasi yang naik. Kendaran membutuhkan bensin untuk bisa bergerak sesuai yang kita inginkan karena harga bahan bakar bensin naik wajar jika ongkos yang diminta oleh sopir-sopir angkutan juga ikut naik untuk mengimbangi harga bahan bakar yang dibutuhkannya.

 Kemudian berikutnya harga-harga bahan makanan baik makanan pokok maupun tambahan di pasar-pasar ikut-ikutan naik. Harga beras, daging, sayur, ikan, buah-buahan melonjak tinggi. Para pedagang menaikan harga dengan alasan BBM naik, transportasi naik, ya bahan makanan juga harus naik sebab ongkos kirim barang bahan tersebut juga naik tapi para pedagang sudah mendahului untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya. Padahal pemerintah belum memberi kebijakan untuk menaikan harga bahan makanan.

Kenaikan harga BBM juga menimbulkan berbagai dampak buruk dalam beberapa aspek kehidupan khususnya kelestarian lingkungan. Kenaikan harga BBM sangat memberatkan bagi masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Penduduk yang tidak mampu membeli minyak untuk keperluan sehari-hari, kini mulai beralih pada penggunaan kayu bakar dan arang. Bahkan akhir-akhir ini sangat marak sekali penjualan tungku berbahan bakar arang. Masyarakat sangat tertarik menggunakan bahan bakar arang karena dihitung lebih hemat dibanding menggunakan minyak tanah. Jadi, inisiatif ini diambil karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Apalagi rencana pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak tanah ke gas akan mengalami kegaagalan di pedesaan karena rendahnya rendahnya kemampuan ekonomi serta kurangnya kesiapan teknologi.

Adanya peningkatan pemakaian kayu bakar ini menyebabkan semakin banyaknya penebangan pohon-pohon yang dimanfatkan sebagai kayu bakar. Karena banyaknya pohon-pohon yang ditebang akan berakibat semakin gundulnya hutan. Sehingga lama kelamaan hutan tidak akan menjadi semakin gundul dan tidak mampu lagi untuk menampung air hujan sehingga akan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi hutan dll.

Kerusakan lingkungan akibat kenaikan harga BBM juga disebabkan oleh makin banyaknya lingkungan kumuh akibat meningkatnya masyarakat miskin. Hilangnya kesadaran lingkungan yang disebabkan sakitnya mental sosial masyarakat seiring dengan bertambahnya pengangguran, pengemis, dan gelandangan juga akan memperkeruh dan memperumit keadaan.

Namun, kenaikan BBM juga bisa dipandang dari sisi lain yang lebih positif. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, masyarakat bisa belajar  untuk menghemat energi terutama energi yang tidak bisa diperbaharui. Ada juga kemungkinan setelah BBM naik, pemakaian kendaraan bermotor bisa menurun sehingga tingkat polusi juga akan menurun serta dampak pemanasan global juga bisa ditekan. Kita tahu bahwa semakin banyaknya kendaraan bermotor akan meningkatkan suhu lingkungan dan merupakan faktor pemicu terjadinya pemanasan global yang nantinya bisa menimbulkan berbagai bencana alam.

Jadi selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari suatu kejadian, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Salah satu sikap positif menghadapi masalah  BBM ini adalah dengan menelurkan berbagai kreatifitas menghasilkan sumber energi alternatif sebagai langkah nyata penghematan BBM. Biogas dan bio diesel adalah dua contoh kreatifitas yang telah cukup berhasil menjadi solusi energi bagi beberapa kelompok masyarakat.

Berbagai sumber energi alternatif lain sebenarnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber energi baru dan terbarukan. Sumber energi alternatif ini antara lain adalah energi surya, angin, mikrohidro, energi dari laut, dan pasang surut. Jika semua sumber energi alternatif ini telah dapat dimaksimalkan, di masa yang akan datang BBM akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Namun sayangnya perhatian pemerintah terhadap potensi pengembangan energi secara mandiri oleh masyarakat ini masih kurang proporsional.

Berbagai tindakan efisiensi BBM dan penggalakan berbagai sumber bahan bakar alternatif sebagai pengganti sebenarnya akan berdampak positif bagi lingkungan. Dengan munculnya berbagai kreatifitas ini, eksplorasi terhadap sumber daya alam tak terbarukan diharapkan akan dapat dikurangi. Efek buruk penggunaan BBM berlebihan yang dapat mencemari lingkungan lewat hasil pembakarannya akan bisa dikurangi. Namun masalahnya, sepadankah semua ini dengan kesengsaraan masyarakat dijepit kebutuhan ekonomi mendasar? Sampai-sampai ada orang tua yang tega membunuh anaknya dan bahkan dirinya sendiri karena tak sanggup lagi menahan beban hidup.

            Melihat sisi positif kenaikan harga BBM bukan berarti mendukung seratus persen kebijakan tak populer dari pemerintah. Alasan pemerintah menaikkan BBM dengan membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain masih tidak dapat diterima. Kondisi perekonomian rakyat Indonesia belum tentu sama dengan negera-negara dengan kebijakan yang sama. Sebenarnya kenaikan harga BBM tidak akan jadi masalah jika pemerintah telah berhasil mengangkat standar perekonomian rakyat kecil. Tapi faktanya? Fasilitas yang diberikan pemerintah dalam usaha mengentas kemiskinan masih bocor disana-sini. Dengan keadaan seperti ini, pantaskah pemerintah menambah lagi beban rakyat?

Berikut ini pandangan Muhammad Ismail Yusanto, salah seorang tokoh pergerakan di Indonesia, mengenai masalah BBM:

Inilah Wajah Pengelolaan BBM kita

•         Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan kira kira 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksi hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Tapi mengapa selalu terjadi kemelut soal BBM?

•         Di Indonesia ada 60 perusahaan kontraktor; 5 (lima) di antaranya masuk  kategori super majors yaitu, Exxon Mobil, Chevron, Shell, Total Fina Elf, Bp Amoco Arco, dan Texaco, selebihnya masuk kategori majors yaitu, Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan perusahaan kontraktor independen. Dari 160 area kerja (working area) yang ada,  super majors  menguasai cadangan masing-masing minyak 70% dan gas 80%. Sementara yang termasuk kategori majors  menguasai cadangan  masing-masing, minyak sebesar 18% dan gas sebesar 15%. Perusahaan-perusahaan yang masuk kategori independen, menguasai minyak sebesar 12% dan gas 5%.

•         Volume dan kapasitas produksi; perusahaan-perusahaan super majors, minyak sebesar 68% dan gas sebesar 82%, sementara perusahaan-perusahaan majors, minyak sebesar 28% dan gas sebesar 15%; sedangkan perusahaan-perusahaan independen, minyak sebesar 4% dan gas sebesar 3%. (Sumber, Dr. Kurtubi The impact of oil industry liberalization on the efficiency of petroleum fuels supply for the domestic market in Indonesia,“)

Sumber Inefisiensi dan KKN Tata Niaga BBM

1. Brokers pemburu rente dalam impor minyak mentah (368.7 ribu barrel per hari) dan BBM (premium, solar, dan minyak tanah) sebanyak equivalen 210 ribu barrel per hari.
2. Impor minyak mentah dari luar negeri untuk diproses di dalam negeri sangat besar (368 ribu barrel per hari). Harus dilakukan pengurangan impor minyak mentah dengan melakukan pembelian/swap dengan kontraktor production sharing.
3. Sering terjadi peningkatan komponen biaya dalam pelaksanaan production sharing. Perlu dilakukan audit independen terhadap pelaksanaan kontrak production sharing, terutama komponen biaya.
4. Pertamina dan B.P Migas belum perlu melakukan ekspor minyak mentah, sebaiknya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan refinery dalam negeri. Saat ini Pertamina melakukan ekspor 35 ribu barrel perhari dan BP Migas melakukan ekspor 34 ribu barrel per hari.
5. Ineffiensi dan rendahnya penggunaan kapasitas dari refinery nasional.
6. Pengisian solar dan migas bersubsidi didalam negeri oleh kapal-kapal berbendera internasional.

Solusi Fundamental

1. Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas

–        Volume pasokan BBM, baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri maupun yang diimpor, jauh lebih tinggi dibanding jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat dan industri.

–        Kebocoran, inefisiensi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 25 sampai 30 persen (Rp 35 trilyun)

–        Mekanisme impor melalui brokers  harus dihapus karena hanya menambah beban biaya

1. Meneguhkan pengelolaan BBM oleh negara (state based management), karena BBM termasuk milik rakyat yang mestinya hasilnya kembali kepada rakyat.

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api; harga (menjual-belikannya) adalah haram” (HR Ibn Majah).

1. Menghentikan pola kontrak bagi hasil dengan perusahaan asing. Pertamina harus didorong menjadi operator pengelola BBM yang handal dari sektor hulu hingga hilir.
2. Memberantas KKN, terutama di instansi yang terkait dengan pengelolaan BBM, dengan larangan pemberian suap, hadiah, komisi (haram) dan perhitungan kekayaan pejabat (sebelum dan sesudah menjabat).

Kendala

1. Reformasi tata niaga BBM sulit dilakukan karena terkait dengan kepentingan bisnis keluarga dan kroni pejabat tinggi pemerintah
2. Keinginan untuk menjadikan Pertamina sebagai alat  pemerintah dalam pengelolaan BBM terhalang oleh UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang membatasi kewenangan Pertamina sebagai pemain utama (single player) di sektor ini, sekaligus kewajiban memberikan hak/kewenangan kepada perusahaan minyak lain, baik domestik maupun asing.
3. Menghentikan pola kontrak bagi hasil dengan perusahaan asing dan atau efisiensi biaya, disamping terhalang oleh UU Migas No 22 Tahun 2001, juga oleh kepentingan bisnis keluarga dan kroni pejabat
4. Pemberantasan KKN sulit dilakukan karena seluruh pihak yang harusnya memberantas korupsi (polisi, jaksa, hakim) ikut korup, yang korup tengah berkuasa, tidak adanya teladan dari pemimpin serta aturan yang tidak kondusif (misalnya, asas pembuktian terbalik malah dicoret oleh parlemen dari UU Korupsi)
5. Mengembalikan pengelolaan BBM oleh negara terhalang oleh arus besar ide liberalisasi ekonomi, “USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform.” Mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, “The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000.” (http:www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html).

Lantas adakah solusi untuk sumber pendapatan Negara Indonesia yang seringkali mengalami défisit APBN ini? Mari kita simak pendapat Arim Nasim, seorang kandidat doktor bidang Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia.

Secara garis besar, pendapatan negara di kelompokkan menjadi 5  sumber:

Pertama: Dari Pengelolaan Negara atas Kepemilikan Umum.

Benda‑benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1.   Fasilitas umum. Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum; jika tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat  menimbulkan persengketaan.  Contoh: air, padang rumput, api (energi), dll.

2.   Barang tambang dalam jumlah sangat besar. Barang tambang dalam jumlah sangat besar termasuk milik umum dan haram dimiliki secara pribadi. Contoh: minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll.

3.   Benda‑benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah‑tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.

Potensi Indonesia untuk pendapatan negara yang berasal dari kepemilikan umum bisa dilihat dari sebagian sumber-sumber di bawah  ini:

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi hasil tambang yang cukup besar. Sebagian potensi hasil tambang Indonesia dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Potensi Hasil Tambang Indonesia

Sumber: Hasil pengolahan dari berbagai sumber.

Dari data di atas, untuk nilai emas saja dengan asumsi harga sekarang Rp 140.000 pergram, dihasilkan pendapatan sebesar Rp 17.640 triliun.

Tabel 2. Potensi Laut Indonesia.

 Sumber:  S. Damanhuri              

Dari potensi laut tersebut, menurut S. Damanhuri diperkirakan potensi pendapat dari sektor kelautan adalah sebesar US$ 82 miliar dengan asumsi 1 $ sebesar Rp 10.000. Artinya, dari potensi laut dapat dihasilkan pendapatan  sebesar Rp 820 triliun (1.5 kali lipat lebih  dari RAPBN 2006).

Potensi hutan Indonesia juga cukup tinggi.  Hasil hutan dalam bentuk kayu saat ini diperkirakan sebesar US$ 2.5 miliar. Hasil hasil ekspor tumbuhan dan satwa liar tahun 1999 sebesar US$ 1.5 miliar. Hasil hutan lainnya adalah rotan; Indonesia saat ini memasok sekitar 80 sampai 90% kebutuhan dunia. 

Kedua: Dari Harta  Milik Negara dan BUMN.

Jenis pendapatan kedua adalah pemanfaatan harta milik negara dan  BUMN. Harta milik negara adalah harta yang bukan milik individu tetapi juga bukan milik umum. Contoh: gedung-gedung pemerintah, kendaraan-kendaraan pemerintah, serta aktiva tetap lainnya. Adapun BUMN bisa merupakan harta milik umum kalau produk/bahan bakunya merupakan  milik umum seperti hasil tambang, hasil hutan, emas, dan lain-lain; bisa juga badan usaha yang produknya bukan merupakan milik umum seperti Telkom dan Indosat. 

Sebagai gambaran, Pemerintah saat ini memiliki BUMN sekitar 160 buah.   Jumlah BUMN yang meraih laba pada tahun 2003 mencapai 103 perusahaan dengan total laba bersih Rp 25.6 triliun. Akan tetapi, 69 persen dari total laba bersih tersebut disumbangkan oleh 10 BUMN saja. Kebanyakan BUMN sudah go public  sehingga sebagian besar laba tersebut tidak masuk ke Pemerintah, tetapi ke pemegang saham swasta. Di sisi lain, terdapat 47 BUMN yang merugi pada tahun 2003 dengan total kerugian Rp 6.08 triliun. Sebanyak 84.4 persen dari total kerugian BUMN (Rp 5.13 triliun) hanya diakibatkan oleh 10 BUMN.

Kondisi BUMN  yang meraup laba maupun yang mengalami kerugian sebenarnya belum memberikan konstribusi yang optimal kepada negara dan  rakyat. Ini disebabkan: Pertama, masih banyak terjadinya  inefesiensi dalam pengelolaan perusahaan, baik dari proses produksi maupun sistem pengajian. Misal: banyak karyawan asing  yang tersebar di berbagai BUMN; mereka dibayar   antara  puluhan hingga ratusan  kali lipat dibandingkan dengan tenaga  lokal meskipun dengan pekerjaan yang sama. Padahal gaji karyawan BUMN untuk karyawan lokal juga sangat tinggi dibandingkan dengan gaji PNS. Karyawan  baru BUMN menerima gaji sekitar 3.000.000, sedangkan  gaji direksi ada yang sampai ratusan juta rupiah. Kedua, BUMN sering dijadikan sapi perahaan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, maupun partai politik sehingga  korupsi di BUMN sangat tinggi.

Ketiga: Dari Ghanîmah, Kharaj, Fai, Jizyah, dan Tebusan Tawanan Perang. 

Kelima  jenis pendapatan ini muncul dalam konteks Daulah Khilafah Islamiyah sebagai dampak dari politik luar negeri (jihad)  yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika Daulah Khilafah Islamiyah tegak, tidak sedikit  jumlah pemasukan  negara yang berasal dari pos ini.

Keempat: Pendapatan dari Zakat, Infak, Wakaf, Sedekah, dan Hadiah.

Kelompok yang keempat ini adalah mekanisme distribusi harta atau kekayaan yang sifatnya non-ekonomi. Potensi zakat di Indonesia saat ini dengan asumsi yang minimalis diperkirakan sekitar Rp 103.5 triliun.

Kelima: Dari Pendapatan Insidentil (Temporal)

Yang masuk dalam kelompok ini adalah pajak, harta ilegal para penguasa dan pejabat, serta harta denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap aturan negara.

Berdasarkan uraian di atas, tampak disajikan solusi yang sangat berbeda dari yang biasanya dilakukan di Negara ini. Hal ini disebabkan karena negara kita menganut sistem ekonomi yang berdarah kapitalis kalau tidak mau disebut sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan solusi yang ditawarkan adalah solusi dari sistem ekonomi Islam.

Negara Islam memiliki mekanisme tersendiri dalam membiayai kegiatannya, termasuk kegiatan pembangunan. Cara‑cara tersebut sangat berbeda dengan cara‑cara negara kapitalis. Dalam negara kapitalis, sumber utama pemasukan negara dibebankan kepada rakyat dengan jalan menarik pajak. Jika ini tidak memadai, negara dapat mencari dana dari luar melalui utang luar negeri. Sebaliknya, Negara Islam justru terlebih dulu mengandalkan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak membebani masyarakat. Pajak ditarik bersifat temporer dan semata‑mata untuk menutupi kekurangan saja dan dibebankan atas kaum Muslim saja. Mengutang ke luar negeri tampaknya tidak akan dilakukan oleh Negara Islam karena banyaknya bahaya yang akan didapat dari utang luar negeri.

NIM    : 305342481450

Off       : G

Gonjang-ganjing Konversi Minyak Tanah Ke Gas

Belakangan ini Pemerintah bertekad mempercepat konversi minyak tanah ke gas menjadi tiga tahun dari target semula lima tahun. Ini dilakukan untuk menyiasati harga BBM yang terus melonjak yang bisa berdampak melambungnya subsidi minyak tanah.

Menurut Wapres jika harga minyak dunia menembus US$ 100 per barel, maka pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp50 triliun per tahun. Perhitungannya dengan harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel maka harga minyak tanah per liter mencapai Rp7.000 sehingga pemerintah harus mengeluarkan Rp5.000, padahal produksi minyak tanah Indonesia mencapai 10 juta kiloliter. “Maka kita minta harus selesai dalam tiga tahun dari rencana lima tahun karena tidak ada cara lain menanggapi kenaikan harga minyak dunia, selain dikonversi,” tegasnya.

Dengan program konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah belakangan ini, diperkirakan akan terjadi pengurangan konsumsi minyak tanah mencapai 988.280 kiloliter. Sedangkan konsumsi Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) menjadi naik sebesar 567.700 ton. Jusuf Kalla menjelaskan, bila ini tercapai, dalam 4 tahun akan ada penghematan subsidi Rp 30 triliun. Namun, diperlukan tambahan investasi sekitar Rp 15 triliun. “Kami akan minta swasta untuk ikut program ini,” ujarnya.

Pada salah satu acara sosialisasi penggunaan LPG tiga kilogram di Jakarta, Deputi Direktur Pemasaran PT Pertamina, Hanung Budya menyatakan total LPG yang telah dibagikan oleh PT Pertamina kepada masyarakat sebagai bagian konversi minyak tanah ke gas mencapai 825 ribu buah. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pertamina adalah melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Untuk mengatasi kelangkaan saat ini, pihaknya mencoba memperbaiki pasokan LPG tiga kilogram di masyarakat.

Menurut dia, sejauh ini Pertamina sudah menarik minyak tanah sebanyak 70 ribu liter untuk dikonversi dengan LPG tiga kilogram. Sebagai kompensasinya pasokan LPG akan diperbaiki, pangkalan dilipat gandakan, dan suplai ditambah. Jadi diharapkan tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan LPG tiga kilogram.

Dikatakannya pula berdasar laporan dari pihak keluarga yang telah melaksanakan konversi cukup baik. Rata-rata dari konversi yang telah dilakukan, keluarga yang biasanya menggunakan satu liter minyak tanah per hari dapat menghemat Rp25 ribu per bulannya.

Masalahnya, menganggap kesuksesan program ini hanya diukur dengan jumlah LPG yang diserap oleh pasar adalah suatu kesalahan. Dalam ekonomi, barang subsititusi adalah barang yang saling menggantikan karena kegunaan yang diperoleh kurang lebih sama, seperti halnya minyak tanah dan gas. Yang terjadi ketika minyak tanah langka adalah orang mencari sumber energi alternatif seperti kayu bakar, tenaga matahari, briket batubara, LPG. Kayu bakar untuk konteks Jakarta sudah sulit ditemukan, tenaga matahari membutuhkan transfer teknologi tinggi, briket ketersediaannya masih dipertanyakan, termasuk pula LPG yang dalam program konversi ini disediakan dalam ukuran yang lebih kecil yaitu 3kg.

Selain persoalan distribusi dan ketersediaan infrastruktur pendukung program konversi minyak tanah ke gas, daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah harus menjadi perhatian. Salah satu alasan mereka menggunakan minyak tanah adalah bisa membeli sampai eceran terkecil walaupun dari sisi harga ditanggung lebih tinggi. Saat ini LPG ukuran terkecil yang tersedia hanya tabung 3kg, apa mungkin kita membeli LPG 1kg saja? Ini masalah lain dari sisi produksi dan biaya investasinya.

Perlu diingat, pembelian LPG tidaklah ekonomis bagi para pedagang kecil, pedagang kaki lima (PKL), penjual makanan rumahan, warung-warung nasi beromzet kecil, dan buruh-buruh pabrik. Mereka adalah orang yang bekerja dengan modal belanja hanya untuk satu hari, dan untungnya hanya cukup untuk makan satu hari. Jika harus membeli LPG yang harga satu tabungnya minimal Rp 20.000, maka akan bisa mengurangi modal untuk berdagang dan berjualan serta harus menabung sekian hari bagi para buruh. Berbeda sekali dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran sesuai dengan kebutuhan satu hari. Jadi program konversi minyak tanah ke gas sesungguhnya sudah jelas salah sasaran karena sebenarnya masyarakat pada kelas inilah yang layak jadi target.

Masalah tidak berhenti sampai di sini. Pasokan LPG, dan pangkalan isi ulang tabung LPG ternyata juga belum mencapai target, bahkan untuk daerah seperti Jakarta Pusat sekalipun. Dalam beberapa pemberitaan di media, konversi minyak tanah ke gas di Jakarta Pusat dinilai gagal. Selain karena banyak warga yang belum terbiasa menggunakan kompor gas, di beberapa kelurahan tertentu tidak ada pangkalan isi ulang tabung LPG.

Lurah Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Maskur mengatakan bahwa dari 3.647 keluarga yang mendapatkan kompor gas gratis di wilayahnya, 1.366 keluarga kembali beralih menggunakan kompor minyak tanah. Hal itu dikarenakan warga kesulitan mendapatkan isi ulang LPG akibat jarangnya penjual LPG di wilayahnya. “Di wilayah Karet Tengsin ada 4.418 keluarga yang menggunakan kompor minyak tanah. Sementara itu, warga yang menerima kompor gratis sebanyak 3.647 keluarga. Namun, sebagian penerima kompor gratis tetap menggunakan minyak tanah,” katanya. Ia mengungkapkan di wilayahnya belum ada pangkalan isi ulang LPG. Sehingga, warga terpaksa membeli isi ulang LPG ke Petamburan yang jaraknya cukup jauh. Kondisi ini menyulitkan dan membebani warga karena menambah biaya transportasi.

Program konversi minyak tanah ke gas sepertinya juga terlalu dipaksakan, mestinya kebijakan ini tidak perlu dipaksakan dengan mengurangi pasokan minyak tanah. Cara seperti ini akan menimbulkan keresahan sosial, dan bisa menurunkan kredibiltas pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Biarkan saja semua pilihan tersedia di masyarakat, pada akhirnya masyarakat sendirilah yang akan memilih produk yang lebih murah, efektif, dan efisien. Andaikan LPG memang jauh lebih unggul dibanding minyak tanah seperti yang digembar-gemborkan, tentunya pasar akan dengan mudah direbutnya.

Selain itu, di tengah gencarnya anjuran pemerintah mengurangi penggunaan minyak tanah, masyarakat secara sukarela juga berusaha untuk mencari alternatif pengganti minyak tanah. Bila pemerintah terus menerus mengampanyekan sisi efisiensi dan ekonomis penggunaan LPG, masyarakat juga telah menemukan alternatif pengganti minyak tanah yang tidak kalah ekonomis, biogas.

Biogas yang banyak digunakan adalah dari kotoran ternak (sapi dan kerbau). Menurut eksperimen yang berkali-kali dilakukan dan kini hasilnya sudah dipakai secara terbatas oleh masyarakat, harganya ternyata jauh lebih murah dari LPG, polusinya lebih rendah, dan lebih cepat matang untuk memasak karena apinya lebih panas daripada LPG.

Dengan penemuan biogas sebagai alternatif pengganti minyak tanah, hasil karya masyarakat yang mudah dikembangkan dengan sedikit modal, bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan mudah untuk diperbarui ini seharusnya diapresiasi oleh pemerintah. Apalagi kalau tujuannya untuk menghemat energi yang ada di Indonesia, biogas akan lebih mudah diperbarui daripada LPG, bahan bakunya ada di masyarakat, tidak sulit untuk didapat, dan tidak berbahaya. Biaya pembuatannya juga cukup murah, tidak seperti LPG yang membutuhkan pemodal besar untuk menambangnya.

Namun sayang, pemerintah seakan menutup mata dan telinga, tak mau tahu terhadap potensi biogas di lingkungan masyarakat yang pengolahannya bisa dikerjakan secara sederhana dan mandiri. Akibatnya kebijakan yang dibuat akhirnya hanya menerima kritik namun tidak mengalami perubahan, meskipun ada sumber energi lain yang jauh lebih murah.

Kebijakan seperti itu akan sangat kontraproduktif. Kalau alasannya lebih murah, efektif, dan efisien, biogas berpotensi menjadi alternatif yang lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan dengan LPG. Lalu, mengapa pemerintah tidak mencoba mendorong penggunaan biogas kepada masyarakat?

305342481450

SAMPAH, Oooh….. SAMPAH

Sampah merupakan masalah yang tak akan ada habisnya karena selama kehidupan ini masih ada maka sampah pasti akan selalu diproduksi. Produksi sampah sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah banyak jumlah penduduk maka sampah yang diproduksi juga semakin meningkat. Seperti yang pernah kita saksikan di televisi beberapa saat lalu, bagaimana kondisi teluk Jakarta saat ini? “Pulau Sampah” itulah sebutannya. Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah terjadi meledaknya tumpukan sampah dari sebuah TPA yang membawa korban dan tergenangnya beberapa daerah akibat bertumpuknya sampah karena pembuangan sampah ke bantaran sungai yang disusul dengan datangnya musim penghujan saat ini. Sekarang bagaimana solusinya?

Mengelolah sampah sebenarnya tidaklah sulit yaitu melalui suatu pembiasaan menjadi suatu kebiasaan dan budaya. Untuk menciptakan kebiasaan hidup bersih dan sehat memang harus kita awali sejak dini dimana dari kebiasaan itu akan terciptalah budaya untuk hidup bersih dan sehat.

Jika kita mau mengelolah sampah dengan serius dengan cara yang baik dan benar maka sampah bukanlah masalah. Sampah bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat kita manfaatkan dan mendatangkan penghasilan (uang). Bahkan di dalam sampah sebenarnya tersimpan banyak energi.

Tapi nyatanya tak mudah mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelolah sampah sejak dari rumah masing-masing. Masyarakat tampaknya memang lebih suka menyerahkan urusan sampah kepada petugas kebersihan. Kemana larinya sampah sepertinya bukan urusan kita. Padahal jika tidak dikelolah dengan baik, sampah bisa menjadi sumber malapetaka.

Jika semua orang berpendapat demikian apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita terutama di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah? Bagai bom waktu, masalah sampah dapat “meledak” setiap saat tanpa dapat diduga sebelumnya. Adakalanya sampah hanya dianggap sebagai barang buangan yang menjijikkan. Bahkan, pemulung dan tukang sampah pun masih dianggap rendah. Namun, saat “ledakan” bom sampah terjadi, semua pihak panik dan saling menyalahkan.

Tanpa pengolahan yang baik, berbagai jenis sampah baik yang degradable atau nondegradable akan tercampur jadi satu dan menimbulkan berbagai masalah seperti pencemaran, baik pencemaran bau, tanah ataupun air. Jika sampah tersebut dibuang ke perairan atau ke bantaran sungai terjadilah apa yang dinamakan “ Pulau Sampah”, dan tidak terelakkan bencana banjirpun datang dimana-mana. jika sampah ditimbun terutama sampah plastik dan kaca akan menyebabkan ketidak suburan tanah, dan jika sampah dibakar tentu akan menimbulkan polusi udara yang berarti kita akan ikut andil dalam peningkatan pemanasan global.

Memandang sampah bukan sekadar barang-barang bekas memang seharusnya dimulai dari rumah. Hal sederhana dimulai dengan memilah-milah antara sampah basah dan sampah kering sehingga sampah yang masih bisa dipakai bisa diambil pemulung atau dimanfaatkan sendiri tanpa perlu repot memisahkan lagi.

Nampaknya permasalahan sampah memang takkan pernah selesai. Saat ini, masalah baru dunia persampahan terus bermunculan seiring dengan majunya teknologi. Saat ini sampah elektronik (e-waste) diperkirakan telah mencapai 50 juta ton per tahun.

Pertumbuhan e-waste dipicu maraknya pertumbuhan bisnis elektronik. Harga produk yang makin murah menyebabkan turunnya biaya untuk mengganti komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya. Makin pesatnya perkembangan teknologi juga menyebabkan makin singkatnya usia produk yang dihasilkan. Begitu ada yang baru, konsumen ingin menggantinya dengan yang baru karena merasa produk yang lama sudah ketinggalan jaman.

Sebelumnya, e-waste banyak yang dibuang ke negara-negara Asia seperti Cina dan India. Tapi seiring dengan makin ketatnya regulasi menyebabkancsampah-sampah tersebut lari ke negara-negara Afrika. Tanpa pengolahan yang baik e-waste dapat menimbulkan bahaya besar. Jika dibakar dengan cara biasa, sampah-sampah tersebut bisa menimbulkan racun dan zat kimia berbahaya seperti barium dan merkuri yang dapat meracuni tanah.

Pemerintah yang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam masalah ini tidak juga segera menunjukkan tajinya. Lebih parah lagi, kewenangan pemerintah dalam penanganan masalah sampah saat ini masih rancu. Pemerintah mengambil posisi regulator sekaligus operator sampah, padahal jika operator sampah melanggar dalam mengelolanya, harus ditegur sesuai dengan regulasinya.
Tidak ada standar yang tegas mengenai pengelolaan sampah di setiap kabupaten atau provinsi di Indonesia. Semua daerah berpegangan pada peraturan daerah masing-masing sehingga penanganan sampah pun berbeda-beda pada masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah daerah pun lebih terjebak pada masalah retribusi dan sanksi-sanksi (denda) untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka, dibanding dengan tanggung jawab manajemen pengolahan sampah yang dibebankan kepada mereka.

Hampir semua kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, kumpul-angkut-buang. Sebuah pengaturan klasik yang akhirnya menjadi praktik pembuangan secara terbuka di lokasi yang sudah ditentukan (open dumping). Lambat laun masalah sampah tidak hanya harus dihadapi warga yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah, tetapi juga akan berdampak langsung kepada warga perkotaan. Selain itu, pengelolahan sampah tidak lagi menjadi masalah satu kota saja, tetapi juga berkaitan dengan kota-kota lainnya.

Sistem hukum yang menjadi payung dalam pengelolahan sampah harus bisa mengatur mekanisme pengelolahan sampah dari produksi barang yang menghasilkan sampah, masyarakat pengguna produk yang juga menghasilkan sampah, pemerintah sebagai regulator penegakan hukum, serta pihak swasta yang menjadi operator pengolahan sampah di lokasi pembuangan.

Setidaknya dalam peraturan tentang sampah itu disinggung tentang lima aspek, yaitu: sistem hukum, kelembagaan, teknologi, pendanaan, dan peran serta masyarakat. Hal itu menjadi hal pokok dalam pengelolahan sampah di Indonesia. Paradigma tentang sampah tidak hanya berlaku bagi pemerintah yang dianggap bertanggung jawab atas manajemen sampah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan institusi. Perlu juga diatur tentang lembaga yang berwenang terhadap pengelolahan sampah baik di pemerintah pusat hingga di lingkungan permukiman.

305342479131

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP LINGKUNGAN

Kenaikan harga BBM kembali terjadi padahal dampak buruk kenaikannya enam bulan lalu sangat parah, yaitu jumlah penduduk miskin bertambah drastis. Hingga Maret 2006, jumlahnya meningkat 50% dibandingkan tahun 2004. Perkiraan konservatif menunjukkan indikasi bahwa jumlah orang miskin di Indonesia (yang saat ini sebanyak 60 juta orang) akan bertambah 16% dari jumlah yang sudah ada.

Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga BBM juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung sementara daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan.

Kenaikan harga BBM juga memberikan dampak yang tidak langsung terhadap lingkungan. Kenaikan harga BBM yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin akan berakibat pada munculnya berbagai permasalahan lingkungan. Permasalahan yang paling pelik, yaitu masyarakat tidak mau lagi merawat lingkungan dengan alasan mereka tidak punya biaya dan tenaga karena biaya untuk hidup saja terutama untuk makan sudah sangat sulit.

Permasalahan kerusakan lingkungan akibat kenaikan harga BBM tidak hanya disebabkan oleh masyarakat kecil melainkan juga masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok pengusaha baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Permasalahan lingkungan yang penting disini adalah masalah limbah dimana masih banyak perusahaan yang tidak siap dengan teknik pengolahan limbah karena untuk menerapkan teknologi pengolahan limbah ini dibutuhkan biaya cukup banyak. Problem teknologi mahal ini sering kali menjadikan perusahaan mencari jalan pintas yang murah, akibatnya limbah ke mana-mana. Namun, masalah lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan semata, tapi juga masyarakat luas dan negara.

Agar permasalahan lingkungan tidak semakin parah maka pemerintah harus memasukkan anggaran khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menaikkan tingkat pendapatan masyarakat agar permasalahan sosial dan lingkungan dapat tertekan seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemerintah harus melakukan pemerataan melalui perluasan akses bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada energi, seperti: penerangan, pangan, dan transportasi umum serta mendorong agar pencemaran lingkungan seminimum mungkin sebagai dampak pembakaran sumber-sumber energi.

Oleh

Andina Faradita

305342479133

Off G

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.

Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri.

A. Sumber Pencemar

Pencemar datang dari berbagai sumber dan memasuki udara, air dan tanah dengan berbagai cara. Pencemar udara terutama datang dari kendaraan bermotor, industi, dan pembakaran sampah. Pencemar udara dapat pula berasal dari aktivitas gunung berapi. Pencemaran sungai dan air tanah terutama dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian. Limbah cair domestik terutama berupa BOD, COD, dan zat organik. Limbah cair industri menghasilkan BOD, COD, zat organik, dan berbagai pencemar beracun. Limbah cair dari kegiatan pertanian terutama berupa nitrat dan fosfat.

B. Proses Pencemaran

Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia

bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Pencemar ada yang langsung terasa dampaknya, misalnya berupa gangguan kesehatan langsung (penyakit akut), atau akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu (penyakit kronis). Sebenarnya alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran (self recovery), namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemar akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem.

C. Langkah Penyelesaian

Penyelesaian masalah pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle).

Di bidang industri misalnya dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic), dan berangsur-angsur menggantinya dengan Green Chemistry. Green chemistry merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya.

Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga, atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan globaldiperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara lain.

UNTUK MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN

 oleh

Andina Faradita

305342479133

off G

A. Penanganan Limbah Ternak

          Penanganan limbah ternak akan spesifik pada jenis/spesies, jumlah ternak, tatalaksana pemeliharaan, areal tanah yang tersedia untuk penanganan limbah dan target penggunaan limbah.  Penanganan limbah padat dapat diolah menjadi kompos, yaitu dengan menyimpan atau menumpuknya, kemudian diaduk-aduk atau dibalik-balik.  Perlakuan pembalikan ini akan mempercepat proses pematangan serta dapat meningkatkan kualitas kompos yang dihasilkan. Setelah itu dilakukan pengeringan untuk beberapa waktu sampai kira-kira terlihat kering.

          Penanganan limbah cair dapat diolah secara fisik, kimia dan biologi.  Pengolahan secara fisik disebut juga pengolahan primer (primer treatment). Proses ini merupakan proses termurah dan termudah, karena tidak memerlukan biaya operasi yang tinggi.  Metode ini hanya digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat di dalam limbah.  Beberapa kegiatan yang termasuk dalam pengolahan secara fisik antara lain : floatasi, sedimentasi, dan filtrasi. 

          Pengolahan secara kimia disebut juga pengolahan sekunder (secondary treatment) yang bisanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan proses pengolahan secara fisik.  Metode ini umumnya digunakan untuk mengendapkan bahan-bahan berbahaya yang terlarut dalam limbah cair menjadi padat.  Pengolahan dengan cara ini meliputi proses-proses netralisasi, flokulasi, koagulasi, dan ekstrasi.

          Pengolahan secara biologi merupakan tahap akhir dari pengolahan sekunder bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah cair.  Limbah yang hanya mengandung bahan organik saja dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, dapat langsung digunakan atau didahului denghan pengolahan secara fisik (Sugiharto, 1987).

          Beberapa cara penanganan limbah ternak sudah diterapkan (Chung, 1988) di antaranya :

·  Solid Liquid Separator.  Pada cara ini penurunan BOD dan SS masing-masing sebesar 15-30% dan 40-60%.  Limbah padat setelah separasi masih memiliki kandungan air 70-80%.  Normalnya, kompos mempunyai kandungan uap air yang kurang dari 65%, sehingga jerami atau sekam padi dapat ditambahkan.  Setelah 40-60 hari, kompos telah terfermentasi dan lebih stabil.

· Red Mud Plastic Separator (RMP).  RMP adalah PVC yang diisi dengan limbah lumpur merah (Red Mud) dari industri aluminium.  RMP tahan pada erosi oleh asam, alkalis atau larutan garam.  Satu laporan mengklaim bahwa material RMP dengan tebal 1,2 mm dapat digunakan sekitar 20 tahun.  Bila limbah hog dipisahkan dengan menggunakan separator liquid, bagian cair akan mengalir ke dalam digester anaerobik pada kantong RMP.  Pada suatu seri percobaan di Lembaga Penelitian Ternak Taiwan, didapatkan bahwa ukuran optimum kantong dihitung dengan mengalikan jumlah hogs dengan 0,5 m3.  Pada suhu ambien di Taiwan, jika waktu penyimpanan hidrolik selama 12 hari, BOD biasanya turun menjadi 70-85% dan kandungan SS menjadi 80-90%.

· Aerobic Treatment.  Perlakuan limbah hog pada separator liquid-solid dan RMP bag digestor biasanya cukup untuk menemukan standart sanitasi.  Jika tidak, aliran (effluent) selanjutnya dilakukan secara aerobik.  Perlakuan aerobik meliputi aktivasi sludge, parit oksidasi, dan kolam aerobik.  Rata-rata BOD dan SS dari effluent setelah perlakuan adalah sekitar 200-800 ppm.  Setelah perlakuan aerobik, BOD dan SS akan turun pada level standar yang memenuhi standart dari kumpulan air limbah oleh aturan pencegahan polusi air.  BOD maksimum air limbah dari suatu peternakan besar dengan lebih dari 1000 ekor babi adalah 200 ppm, sedangkan untuk peternakan kecil BOD yang diijinkan 400 ppm.

B. Pemanfaatan Limbah Ternak

          Berbagai manfaat dapat dipetik dari limbah ternak, apalagi limbah tersebut dapat diperbaharui (renewable) selama ada ternak. Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan.  Limbah ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain (unidentified subtances).  Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi dan media pelbagai tujuan (Sihombing, 2002). 

C. Limbah Ternak Sebagai Bahan Pakan dan Media Tumbuh

          Sebagai pakan ternak, limbah ternak kaya akan nutrien seperti protein, lemak BETN, vitamin, mineral, mikroba dan zat lainnya.  Ternak membutuhkan sekitar 46 zat makanan esensial agar dapat hidup sehat.  Limbah feses mengandung 77 zat atau senyawa, namun didalamnya terdapat senyawa toksik untuk ternak.  Untuk itu pemanfaatan limbah ternak sebagai makanan ternak memerlukan pengolahan lebih lanjut.  Tinja ruminansia juga telah banyak diteliti sebagai bahan pakan termasuk penelitian limbah ternak yang difermentasi secara anaerob (Prior et al., 1986).

          Penggunaan feses sapi untuk media hidupnya cacing tanah, telah diteliti  menghasilkan biomassa tertinggi dibandingkan campuran feces yang ditambah bahan organik lain, seperti feses 50% + jerami padi 50%, feses 50% + limbah organik pasar 50%, maupun feses 50% + isi rumen 50% (Farida, 2000).

D. Limbah Ternak Sebagai Penghasil Gasbio

          Permasalahan limbah ternak, khususnya manure dapat diatasi dengan memanfaatkan menjadi bahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi.  Salah satu bentuk pengolahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan limbah tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan bahan bakar gasbio.  Kotoran ternak ruminansia sangat baik untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biogas.  Ternak ruminansia mempunyai sistem pencernaan khusus yang menggunakan mikroorganisme dalam sistem pencernaannya yang berfungsi untuk mencerna selulosa dan lignin dari rumput atau hijauan berserat tinggi.  Oleh karena itu pada tinja ternak ruminansia, khususnya sapi mempunyai kandungan selulosa yang cukup tinggi.  Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tinja sapi mengandung 22.59% sellulosa, 18.32% hemi-sellulosa, 10.20% lignin, 34.72% total karbon organik, 1.26% total nitrogen, 27.56:1 ratio C:N, 0.73% P, dan 0.68% K (Lingaiah dan Rajasekaran, 1986).

          Gasbio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob, dan gas yang dominan adalah gas metan (CH4) dan gas karbondioksida (CO2) (Simamora, 1989).  Gasbio memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu kisaran 4800-6700 kkal/m3, untuk gas metan murni (100 %) mempunyai nilai kalor 8900 kkal/m3.  Menurut Maramba (1978) produksi gasbio sebanyak 1275-4318 I dapat digunakan untuk memasak, penerangan, menyeterika dan mejalankan lemari es untuk keluarga yang berjumlah lima orang per hari. 

          Bahan gasbio dapat diperoleh dari limbah pertanian yang basah, kotoran hewan (manure), kotoran manusia dan campurannya.  Kotoran hewan seperti kerbau, sapi, babi dan ayam telah diteliti untuk diproses dalam alat penghasil gasbio dan hasil yang diperoleh memuaskan (Harahap et al., 1980).  Perbandingan kisaran komposisi gas dalam gasbio antara kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian dapat dilihat pada Tabel 1.

 Tabel 1.  Komposisi gas dalam gasbio (%) antara kotoran sapi dan campuran

                kotoran ternak dengan sisa pertanian.

Sumber : Harahap et al. (1978).

          Pembentukan gasbio dilakukan oleh mikroba pada situasi anaerob, yang meliputi tiga tahap, yaitu tahap hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik.  Pada tahap hidrolisis terjadi pelarutan bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan organik yang komplek menjadi sederhana, perubahan struktur bentuk primer menjadi bentuk monomer.  Pada tahap pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam.  Produk akhir dari gula-gula sederhana pada tahap ini akan dihasilkan asam asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, gas karbondioksida, hidrogen dan amoniak.  Sedangkan pada tahap metanogenik adalah proses pembentukan gas metan. 

Sedangkan bakteri-bakteri anaerob yang berperan dalam ketiga fase di atas terdiri dari :

1.                            Bakteri pembentuk asam (Acidogenic bacteria) yang merombak senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa asam organik, CO2, H2, H2S.

2.                            Bakteri pembentuk asetat (Acetogenic bacteria) yang merubah asam organik, dan senyawa netral yang lebih besar dari metanol menjadi asetat dan hidrogen. Bakteri penghasil metan (metanogens), yang berperan dalam merubah asam-asam lemak dan alkohol menjadi metan dan karbondioksida.  Bakteri pembentuk metan antara lain Methanococcus, Methanobacterium, dan Methanosarcina.

E. Limbah Ternak Sebagai Pupuk Organik

          Di negara China tidak jarang dapat dilihat pembuangan limbah peternakan disatukan penampungannya dengan limbah manusia, untuk kemudian dijadikan pupuk organik tanaman hortikultura.  Selain itu ada juga yang mencampurnya dengan lumpur selokan, untuk kemudian digunakan sebagai pupuk.  Sebanyak 8-10 kg tinja yang dihasilkan oleh seekor sapi per hari dapat menghasilkan pupuk organik atau kompos 4-5 kg per hari (Haryanto, 2000 dalam www.bangnak.ditjennak.go.id).

          Farida (2000) mengungkapkan bahwa produksi kokon tertinggi diperoleh dari pemanfaatan 50 % limbah feces sapi yang dicampur dengan 50% limbah organik rumah tangga, yang bermanfaat untuk dijadikan pupuk organik.

F.Manfaat Limbah Ternak Lainnya

          Di India dengan adanya tinja sapi sebanyak 5 kg perekor dan kerbau 15 kg perekor, oleh pemerintah India disarankan untuk dihasilkannya dung cake (briket) secara massal sebagai sumber energi (Jha, 2002).  Dilaporkan dari percobaan Basak and Lee (2001) bahwa tinja sapi yang segar pada perbandingan 1:2 mampu mengendalikan (100%) patogen cendawan akar mentimun (Cucumis sativus L.) dari serangan root rot oleh Fusarium solani f.sp. cucurbitae Synder and Hansen, dan layu oleh Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Owen. Tinja sapi kemungkinan memiliki mekanisme pertahanan dan memberikan perlindungan pada bagian leher tanaman.

Kesimpulan

1. Ekskreta ternak ruminansia berpeluang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Namun memperhatikan komposisinya, ekskreta masih dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan pakan, pupuk organik,  gas bio, dan briket energi.
2. Pemanfaatan limbah ternak akan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara).

Pustaka

Farida E.  2000.  Pengaruh Penggunaan Feses Sapi dan Campuran Limbah Organik Lain Sebagai Pakan atau Media Produksi Kokon dan Biomassa Cacing Tanah Eisenia foetida savigry.  Skripsi Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak.  IPB, Bogor.

Harahap F M, Apandi dan Ginting S. 1978.  Teknologi Gasbio.  Pusat Teknologi Pembangunan Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Hardjoutomo S. 1999. Tuberkulosis sapi dan peranannya bagi peternakan sapi di Indonesia dalam Journal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 18 (2) http://pustaka.bogor.net/publ/jp3/html/jp182994.htm – (dikunjungi 6 Maret 2003).

http://www.bangnak.ditjennak.go.id/bang-swt.htm. Pengembangan Usaha Kompos / Pupuk Organik. (dikunjungi 6 Maret 2003).

Sihombing D T H. 2000.  Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan.  Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor.

Simamora S.  1989.  Pengelolaan Limbah Peternakan (Animal Waste Management).  Teknologi Energi Gasbio.  Fakultas Politeknik Pertanian IPB.  Bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.  Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen P dan K.

Soeharsono, 2002.  Anthrax sporadik, tak perlu panik. Dalam kompas, 12 September 2002, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/12/iptek/anth29.htm (dikunjungi 6 Maret 2003).

Suryahadi, Nugraha A R, Bey A, dan Boer R.  2000.  Laju konversimetan dan faktor emisi metan pada kerbau yang diberi ragi tape lokal yang berbeda kadarnya yang mengandung Saccharomyces cerevisiae.  Ringkasan Seminar Program Pascasarjana IPB.

Wibowomoekti P S.  1997.  Kandungan Salmonella spp. dari limbah cair Rumah Pemotongan Hewan (Studi Kasus RPH Cakung, Jakarta).  Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Harga minyak internasional terus menerus meningkat sampai kisaran USD 115 per barel. Hal ini semakin menekan keuangan negara karena harus menanggung subsidi BBM yang semakin membengkak di APBN. Apabila pemerintah tetap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan negara harus menanggung subsidi di atas 200 triliun. Akan tetapi apabila lebih memilih untuk menyelamatkan APBN, maka kenaikan dari BBM akan sulit dibendung. Inilah gambaran kondisi pemerintahan terkait denagan beratnya beban subsidi pada saat ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008, kuota BBM subsidi ditetapkan 35,5 juta kiloliter (kl). Rinciannya, premium (16,8 juta kl), solar (11 juta kl), dan minyak tanah (7,7 juta kl).

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di antara ketiga jenis BBM bersubsidi itu, konsumsi premium dan solar meningkat. Hanya konsumsi minyak tanah yang menurun. Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menyatakan, naiknya tingkat konsumsi BBM dipengaruhi banyak faktor. Misalnya, terus naiknya jumlah kendaraan bermotor.

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil periode Januari-Maret mencapai 135.598 unit. Jumlah tersebut meningkat 60,7 persen dibandingkan periode yang sama 2007, yakni 84.337 unit, dan ini hanyalah data pembelian mobil. Sedangkan jumlah pembelian sepeda motor lebih banyak lagi. Pengunaan solar subsidi sendiri, konsumsi pada bulan Januari mencapai 970.694 kl, meningkat 13,19 persen dibandingkan Januari 2007. Konsumsi pada bulan Februari 2008 mencapai 822.099 kl, meningkat 8,1 persen dari Februari 2007. Selain pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, faktor yang memicu meningkatnya konsumsi premium dan solar adalah beralihnya sebagian konsumen yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi, yaitu dari jenis Pertamax, Pertamax plus, maupun solar Pertamina Dex ke BBM subsidi jenis premium maupun solar.

Kenaikan harga BBM akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia sekitar 2 persen dari angka sebelumnya. Hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada berbagai penelitian yang dilakukan banyak pihak terhadap efek dari kenaikan harga BBM yang berkisar rata-rata secara keseluruhan mencapai 29 persen. Dana kompensasi dari kenaikan harga BBM senilai Rp 18,1 triliun (dikurangi biaya monitoring) yang akan diberikan oleh pemerintah nanti hanya akan menjangkau sekitar 30 persen penduduk miskin. Dari angka ini kemudian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin akan berkurang sebanyak 2 persen. Akan tetapi pada sisi lain terdapat sekitar 40 persen dari penduduk yang sedikit berada di atas garis kemiskinan (10,5 persen dari total penduduk) yang tidak menerima dana kompensasi tersebut. Dengan kenaikan harga BBM itu, penduduk golongan ini akan langsung merosot statusnya menjadi masyarakat miskin. Hal ini menjelaskan bahwa sebanyak 40 persen dari 10,5 persen penduduk hampir miskin di Indonesia atau setara dengan 4 penduduk kita akan jatuh miskin.

Kenaikan ini paling berdampak buruk pada kehidupan nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah kelompok masyarakat paling rentan dan paling dirugikan oleh kebijakan energi pemerintahan. Dapat dilihat, misalnya, kebijakan konversi BBM ke gas. Kebijakan ini sama sekali tidak memiliki relevansi terhadap kebutuhan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan nelayan tradisional. Apalagi kebijakan menaikkan harga BBM.

Menurut Riza Damanik, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, terdapat lima hal yang mencerminkan ketidakadilan kebijakan energi nasional terhadap nelayan tradisional Indonesia, kebijakan itu adalah sebagai berikut:

1. Harga BBM yang diterima oleh nelayan, 80% lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, bahkan bisa mencapai lebih dari 300% untuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan biaya distribusi masih ditanggung penuh oleh nelayan.
2. Tidak adanya kesungguhan pemerintah untuk memberikan akses terhadap energi secara mudah saji dan berkelanjutan kepada keluarga nelayan.
3. Dalam situasi pemerintah belum mampu memberikan kemudahan akses (distribusi) BBM kepada nelayan, serta menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang murah, pemerintah justru mengkriminalisasi perilaku (pola adaptasi) nelayan untuk mendapatkan BBM dengan menyebutkan nelayan di sejumlah daerah penjahat energi (baca: penimbun).
4. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dijalankan oleh Pemerintah SBY-Kalla tidak mampu menyelesaikan masalah terkait dengan dampak kenaikan BBM di kalangan nelayan, khususnya nelayan tradisional.
5. Kebijakan kenaikan BBM semakin memperparah kehidupan nelayan. Terlebih, kebijakan ini muncul bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan No. 06 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Jaring Trawl; dan kebijakan kelautan lainnya, khususnya UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana kebijakan ini secara tegas memprivatisasi wilayah hidup dan wilayah tangkap nelayan tradisional Indonesia.

Meningkatnya BBM memicu banyaknya penolakan serta protes dari berbagai kalangan. Misalnya saja, sebanyak lima fraksi besar DPR RI tetap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tanpa persetujuan pihak DPR di Pustaka Loka Nusantara IV, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDIP) melakukan walk out. Bahkan Rapat Paripurna DPR yang membahas kenaikan harga BBM sejak tanggal 15 Maret 2003 berlangsung ricuh dan berakhir tanpa ada penyelesaian, setelah Fraksi PDIP dan PKB juga melakukan walk out. Di samping itu, banyak elemen masyarakat terus melakukan protes dan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dan meminta agar harga BBM diturunkan kembali.

Terdapat tiga alasan fundamental yang mendasari aksi demontrasi tersebut. Pertama, pemerintah ketika membuat kebijakan menaikkan harga BBM sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Motif kenaikan harga BBM adalah ekonomi dengan standar harga dunia dan pasar serta asumsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) semata. Dalam hal ini faktor realitas sosial sama sekali tidak dijadikan sebagai landasan pentimbangan dalam rencana kebijakan pemerintah tersebut. Kenyataannya  kenaikan harga BBM itu sangat membebani kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Alasan kedua, kenaikan harga BBM hanya akan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Khususnya masyarakat marginal yang hidupnya serba kekurangan. Kenaikan harga BBM telah mengakibatkan efek domino di masyarakat sebab selalu diikuti dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan makanan pokok yang selalu dikonsumsi masyarakat. Belum lagi ditambah dengan naiknya ongkos angkutan umum yang kian mencekik leher masyarakat miskin kita.

Ketiga, adanya kekhawatiran tidak sampainya dana kompensasi dari kenaikan harga BBM ke tangan yang berhak menerimanya. Diprediksikan oleh banyak kalangan akan terjadi lagi apa yang disebut sebagai “tradisi korupsi”. Hal ini cukup beralasan sebab mental korupsi masyarakat Indonesia masih tergolong tinggi. Karena itulah, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai tidak etis. Bahkan muncul tudingan bahwa pemerintah kurang kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian terhadap defisit APBN. Padahal di luar kebijakan menaikkan harga BBM ini masih terdapat alternatif lainnya yang lebih baik, seperti melakukan pemberantasan korupsi secara serius dan kontinyu serta menerapkan pajak terhadap barang-barang mewah.

Meningkatnya harga BBM ini diperlukan tindak lanjut pemerintahan agar masyarakat tidak terus menerus menderita. Adapun solusi sederhana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi peningkatan harga BBM, antara lain:

1. Memulai hidup lebih hemat, khususnya hemat BBM. Salah satu caranya adalah mengendarai motor atau mobil dengan benar dan sopan serta selalu menjaga kondisi kendaraan anda agar terawat. Janganlah mobil atau motor dimodif sehingga membuat boros.
2. Memperbaiki sistem transportasi umum, berdasarkan survei sebuah tabloid otomotif pengguna kendaraan umum di perkotaan tak lebih dari 10% saja. Tentunya masalah kenyamanan dan ketepatan waktu menjadi hal yang perlu diperbaiki dari transportasi umum.
3. Meminimalkan penggunaan kendaran bermotor. Sebaiknya dalam satu keluarga tidak menggunakan mobil atau motor lebih dari satu.

Pengaruh Naiknya Harga BBM terhadap Pencemaran Lingkungan

Oleh: Pratiwi Prananingrum

(305342479122)

            Kenaikan harga BBM di Indonesia yang ditetapkan baru-baru ini, membuat berbagai kalangan menjerit-jerit. Aksi demo mulai dari mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga  terjadi di mana-mana. Banyak kalangan yang menilai bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah SBY-JK di bidang ekonomi. Dana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah pada rakyat yang tidak mampu sebagai bentuk kompensasi naiknya harga BBM, tidak mampu membendung gelombang aksi penolakan terhadap naiknya harga BBM ini.

            Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan pemerintah pada masyarakat untuk menunjukkan pentingnya kenaikan harga BBM ini untuk mengurangi angka subsidi yang harus ditanggung pemerintah, jika ingin ekonomi negara ini tidak kembali terpuruk seperti beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi tetap saja masyarakat luas tidak sepenuhnya bisa menerima kebijakan ini.

            Kebijakan kenaikan harga BBM, bukan merupakan jenis kebijakan yang populis. Kebijakan ini merupakan suatu isu yang bersifat dilematis, di satu sisi, akan banyak masyarakat menengah ke bawah utamanya, yang merasa kehidupannya semakin terhimpit selain itu banyak kalangan industri yang terancam eksistensinya yang dapat berakibat pada PHK dan pengangguran, di sisi lain, keselamatan ekonomi bangsa ini juga dapat terancam jika harus menanggung beban subsidi yang semakin besar seiring dengan naiknya harga minyak dunia         

            Mengingat bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang masih belum mandiri dalam bidang ekonomi, maka segala hal yang terjadi di perekonomian dunia, akan berpengaruh signifikan pada perekonomian Indonesia. Ironis memang, bangsa sebesar ini yang dibangun dengan kemegahan sejarah kejayaan nenek moyang seperti Majapahit dan Sriwijaya dan juga kemasyhuran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta, belum bisa mandiri, atau jika kita merujuk pada akronim yang disampaikan Bung Karno dulu “Berdikari”, berdiri di atas kaki sendiri.

            Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang menjanjikan sejuta potensi. Seharusnya SDM Indonesia mampu untuk mengolahnnya demi kepentingan rakyat bukan golongan-golongan seperti saat ini. Berbagai jenis teknologi sederhana yang aplikatif sebenarnya sudah mampu diterapkan oleh bangsa Indonesia. Budaya konsumtif terhadap produk asing seharusnya sudah hilang, akan tetapi rupanya bangsa ini masih terlalu mengantuk karena terlalu lama tidur, sehingga sangat sulit untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dengan negara-negara maju.

            Kenaikan harga BBM ini, seharusnya membuat kita belajar tentang banyak hal, termasuk bagaimana cara mencari bahan substitusinya agar kita tidak selamanya tergantung pada sumber energi yang tidak terbarukan ini. Penggunaan bahan bakar alternatif pengganti BBM merupakan suatu isu yang sudah lama diangkat, bahkan di beberapa negara maju sudah mulai diaplikasikan. Di Indonesia teknologi ini juga sudah mulai dicoba untuk diterapkan diantaranya dengan pembuatan Biodiesel dari jarak pagar, Biogas dari kotoran sapi dan sebagainya, namun pemanfaatannya belum sebanyak bahan bakar minyak (solar, premium, dsb).

Penggunaan energi alternatif ramah lingkungan, merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Bahkan solusi ini juga akan menjadi salah satu solusi bagi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar minyak yang terjadi selama ini. Perlu diingat kembali bahwa konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari yang akibatnya dapat dirasakan oleh masyarakat baik di desa maupun di kota, udara semakin panas akibat gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, mesin industri, pembakaran yang berbahan bakar minyak telah meningkatkan kadar gas rumah kaca.

Berbagai kelemahan memang masih dijumpai dalam aplikasi sumber energi alternatif, tapi kelemahan inilah yang seharusnya membuat kita semakin berinovasi untuk dapat menghasilkan teknologi pemanfaatan sumber energi alternatif ramah lingkungan yang lebih baik.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, menyimpan potensi besar untuk pengadaan dan aplikasi sumber energi alternatif dalam jumlah besar untuk memenuhi konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Hal ini tinggal menunggu tangan-tangan kreatif generasi muda Indonesia untuk mengelolanya dan mempersiapkan berbagai teknologi yang diperlukan jika sumber energi alternatif ini diproduksi dalam skala industri.

Pembuatan berbagai jenis alat yang selama ini berbahan bakar minyak (BBM) menjadi alat yang dirancang khusus berbahan bakar sumber energi alternatif merupakan salah satu persiapan yang harus dilakukan disamping berbagai persiapan lain seperti minat konsumen, teknik produksi sumber energi yang efektif dan efisien, dsb. Pada intinya kenaikan harga BBM ini tidak hanya bisa dipandang dari sudut yang merugikan berbagai kalangan, tetapi dapat juga dipandang sebagai suatu cambuk bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan suatu teknologi baru ramah lingkungan dengan penerapan sumber energi alternatif yang berbasis kemandirian bangsa.

305342481442

Off. G

Sejak tahun 2005 sampai dengan Mei 2008, pemerintah telah menaikkan harga BBM beberapa kali. Presiden Yudhoyono mengatakan, langkah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak merupakan keputusan pahit (Riza, 2005). Namun, ia menyatakan, langkah ini diambil karena harga minyak mentah dunia terus naik dan membebani karena jumlah subsidinya meningkat drastis. Jika harga BBM tidak dinaikkan, menurut Presiden, akan berakibat buruk bagi APBN.

Selama ini masyarakat terutama masyarakat miskin selalu menilai bahwa kenaikan harga BBM akan mengakibatkan naiknya harga berbagai barang pokok, jasa, dan lainnya. Hal itu memang tidak salah karena beberapa efek dari meningkatnya harga BBM adalah peningkatan biaya produksi sehingga beberapa macam barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Tetapi masyarakat juga perlu melihat alasan di balik peningkatan harga BBM, Dartanto (2005) menjelaskan beberapa argumen pemerintah untuk menaikkan harga BBM, antara lain:

1. Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini telah mencapai US$ 50 per barrel, jauh di atas harga minyak bumi yang ditetapkan dalam asumsi harga minyak dalam APBN 2005 sebesar US$ 24 per barrel. Perbedaan harga ini menimbulkan kemudian pembengkakan subsidi.

Tabel 3. Tambahan defisit APBN 2005 akibat kenaikan harga minyak

Sumber: Estimasi Staf[4]

1. Penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari Indonesia seperti India, Bangladesh atau negara-negara di Afrika. Bahkan di Timor Timur – yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia – harga domestik BBM jauh di atas harga BBM di Indonesia.
2. Harga domestik yang terlalu rendah juga telah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sepanjang tahun 2004 lalu pertumbuhan BBM antara 5 % per tahun. Sementara produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu perbedaan harga domestik dan international yang cukup tinggi mendorong terjadinya penyelundupan
3. Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas temasuk untuk minyak tanah sekalipun

Tabel 4. Proporsi komsumsi BBM berdasarkan kelompok pengeluaran

Sumber: Susenas 2002

1. Penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan DPR mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan) dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek.
2. Dalam jangka panjang kebijakan ini juga akan mengoreksi kebijakan energi yang dewasa ini tidak rasional. Harga relatif BBM dibandingkan dengan batubara atau gas yang lebih murah menyebabkan insentif penggunaan sumber energi yang lebih murah dan sumber domestik relative melimpah berkurang. Prasyarat utama untuk mendorong penggunaan sumber energi ini (termasuk yang renewable) adalah mengoreksi harga BBM sehingga diharapkan efisiensi penggunaan energi akan tercapai dalam jangka panjang.

Dari sekian banyak argumen yang dikemukakan oleh pemerintah, coba kita melihat dari segi positifnya, yaitu:

1. Dengan meningkatnya harga BBM, setiap orang seharusnya lebih bijak dalam menggunakan BBM dan diharapkan semakin sedikit penggunaan BBM terutama untuk kendaraan bermotor sehingga polusi asap kendaraan bermotor juga akan berkurang.
2. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mencari atau menggunakan sumber alternatif lain yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran udara, tanah, air, dan suara.
3. Subsidi BBM tidak lagi dinikmati oleh orang-orang kaya, dengan bantuan tunai langsung diharapkan ada bantuan dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, juga meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
4. Mengurangi beban APBN.

Daftar Pustaka

Riza, Budi. 2005. Presiden Mengaku Kenaikan Harga BBM Adalah Keputusan Pahit. Online, (www.tempointeraktif.com, di akses tanggal 13 Mei 2008).

Dartanto, Teguh. 2005. BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia. Inovasi Online Edisi Vol.5/XVII/November 2005 (http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=102, di akses tanggal 27 Mei 2008).