Dampak Kenaikan Harga BBM Pada Petani

 

Aisyah Rahmawati Zen

NIM 305342479124

Off G

 

Pendahuluan

Saat ini, Bahan Bakar MInyak (BBM) sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat dunia termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak secara langsung akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasa dan beban hidup masyarakat dan pada akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak yang mencapai 60.63 US$/Barel memberikan masalah tersendiri bagi negara-negara pengimpor minyak. Kenaikan harga minyak menjadi petaka tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya Indonesia yang saat ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dunia sekarang merupakan salah satu negara pengimpor minyak

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga minyak secara tajam. Pertama, invasi Amerika Serikat ke Irak: invasi ini menyebabkan ladang minyak di Irak tidak dapat berproduksi secara optimal sehingga supply minyak mengalami penurunan. Kedua, permintaan minyak yang cukup besar dari India dan Cina. Ketiga, badai Katrina dan Rita yang melanda Amerika Serikat dan merusak kegiatan produksi minyak di Teluk Meksiko Keempat, ketidakmampuan dari OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat dan banyak opini/pendapat muncul tanpa diikuti oleh data-data yang akurat sehingga membingungkan masyarakat. Dengan adanya fenomena tersebut maka, pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan BBM sangat dibutuhkan agar dapat membuka cakrawala dan pola pikir baru terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya terus dan terus menyalahkan pemerintah, tapi ikut serta memikirkan solusi yang terbaik atas permasalahan BBM ini. Pada tulisan ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang obyektif terhadap permasalahan BBM di Indonesia akan tetapi yang akan lebih ditekankan di sini adalah dampak kenaikan harga BBM terhadap petani. Topik ini diangkat oleh penulis mengingat Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian penduduknya hidup dari hasil dan produksi pertanian.

Produksi Minyak Indonesia

Cadangan minyak Indonesia pada tahun 1974 sebesar 15.000 metrik barel dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 cadangan minyak Indonesia sekitar 5123 metrik barel (MB) dan tahun 2004 menjadi sekitar 4301 MB. Penurunan cadangan minyak disebabkan oleh dua faktor utama yaitu eksploitasi minyak selama bertahun-tahun dan minimnya eksplorasi atau survei geologi untuk menemukan cadangan minyak terbaru. Tanpa ditemukan cadangan minyak baru, praktis persedian minyak di Indonesia hanya dapat dieksploitasi sampai sekitar 30 tahunan.

Penurunan ini disebabkan oleh sumur-sumur yang ada sudah tua, teknologi yang digunakan sudah ketinggalan dan iklim investasi disektor pertambangan minyak kurang kondusif sehingga tidak banyak perusahaan asing maupun nasional melakukan investasi disektor perminyakan. Sedangkan disisi konsumsi, konsumsi terhadap produk minyak/Bahan Bakar Minyak terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 2004, jika hasil produksi minyak Indonesia di semua kilang dihitung, maka hasilnya tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengalami defisit sebesar 49.3 ribu barel/hari.

 

Alasan Kenaikan Harga Minyak di Indonesia

Argumen yang dilakukan pemerintah untuk dan kalangan pendukung kenaikan BBM adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini telah mencapai US$ 50 per barrel, jauh di atas harga minyak bumi yang ditetapkan dalam asumsi harga minyak dalam APBN 2005 sebesar US$ 24 per barrel. Perbedaan harga ini menimbulkan kemudian pembengkakan subsidi.

2. Penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari Indonesia seperti India, Bangladesh atau negara-negara di Afrika. Bahkan di Timor Timur – yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia – harga domestik BBM jauh di atas harga BBM di Indonesia.

3. Harga domestik yang terlalu rendah juga telah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sepanjang tahun 2004 lalu pertumbuhan BBM antara 5 % per tahun. Sementara produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu perbedaan harga domestik dan international yang cukup tinggi mendorong terjadinya penyelundupan

4. Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas temasuk untuk minyak tanah sekalipun

5. Penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan DPR mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan) dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek.

6. Dalam jangka panjang kebijakan ini juga akan mengoreksi kebijakan energi yang dewasa ini tidak rasional. Harga relatif BBM dibandingkan dengan batubara atau gas yang lebih murah menyebabkan insentif penggunaan sumber energi yang lebih murah dan sumber domestik relative melimpah berkurang. Prasyarat utama untuk mendorong penggunaan sumber energi ini (termasuk yang renewable) adalah mengoreksi harga BBM sehingga diharapkan efisiensi penggunaan energi akan tercapai dalam jangka panjang.

 

 

 

 

Dampak Kenaikan BBM Pada Pertanian Di Indonesia

Pertanian di Indonesia memang banyak yang masih merupakan pertanian secara tradisional akan tetapi bukan berarti kenikan harga BBM sama sekali tidak memberikan dampak terhadap kehidupan para petani Indonesia.

Keterbatasan BBM yang merebak di seluruh tanah air berdampak serius bagi aktivitas perekonomian. Untuk subsektor tanaman pangan dampaknya signifikan. Penggunaan BBM pada usahatani padi umumnya pada pengolahan tanah dan pengolahan hasil (pascapanen). Pengolahan tanah yaitu pembajakan dan penggaruan umumnya menggunakan traktor tangan (hand traktor). Alat mesin pertanian (alsintan) traktor tangan sudah memasyarakat di pedesaan. Hanya di daerah pasang surut dan rawa karena kondisi tanahnya yang labil jarang menggunakan alsintan ini.

Di daerah irigasi teknis, penggunaan traktor ini sangat penting karena untuk mengejar jadwal tanam. Jika disubstitusi dengan tenaga manusia akan sulit mengejar jadwal tanam 3 kali setahun. Sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar sebanyak ±18 liter/ha untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu ± 18 jam. Sampai tahun 1998 jumlah traktor tangan di Indonesia sebanyak 101.443 buah (BPS, 2004).

Sebagian petani di Indonesia juga menggunakan pompa air untuk mengairi sawahnya. Di Pulau Jawa pompa air banyak digunakan karena air irigasi tidak mencukupi, sumber air bisa dari air permukaan (sungai) atau air tanah.. Pompa air tanah (pantek) banyak digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pompa air berukuran 3 inchi dengan tenaga penggerak 8.5 PK membutuhkan solar sebanyak 60- 65 liter/ha pada musim hujan dan 110 –115 liter/ha pada musim kemarau. Jumlah pompa air di Indonesia sebanyak 764. 434 buah (2002).
Kemudian perontok padi (tresher) yang juga membutuhkan BBM solar. Jumlah mesin tresher di Indonesia sebanyak 41.676 buah (2002). Kemudian ada juga alat pengering padi (dryer) yang relatif sedikit digunakan oleh petani, jumlahnya di tanah air 5.525 buah (2002). Alat penyemprot hama (hand sprayer) sebagian menggunakan cara manual, yaitu dengan pompa tangan sebagian lagi dengan mesin penggerak. Jumlah alsintan hand sprayer di Indonesia sebanyak 37.661 buah (2002). Tapi naiknya BBM akan membuat petani beralih ke hand sprayer dan tresher manual.

Penggunaan lainnya adalah untuk pasca panen yaitu mengolah padi menjadi beras seperti RMU (Rice Milling Unit) dan Huller. Mesin pembersih dan penyosoh pada RMU membutuhkan solar ± 35 liter/hari/9 jam operasi. Jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 83.140 buah, terdiri dari 46.123 RMU, dan 37.017 Huller.

Tanaman pangan lain seperti jagung dan kedelai juga menggunakan BBM untuk traktor (pengolahan tanah) dan dan pemipilan (pasca panen). Di Provinsi Sumut dan Lampung traktor besar (mesin > 50 PK) digunakan untuk pengolahan lahan, traktor ini membutuhkan 20 –30 liter solar/ha. Jadi kenaikan BBM akan menaikkan ongkos sewa traktor dan alsintan lainnya, juga upah tenaga kerja. Harga input dan ouputpun akan naik karena meningkatnya ongkos transportasi. Jumlah traktor roda empat di Indonesia sebanyak 4656 bh (2002).

Pukulan petani berasal dari dua arah. Pukulan pertama adalah kenaikan harga barang-barang konsumsi maupun kenaikan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida yang membuat biaya produksi melonjak. Pukulan kedua adalah naiknya biaya transportasi produk hasil pertanian yang dipasarkan ke daerah perkotaan. Sebagai contoh, biaya transportasi komoditas beras dari Indramayu ke Jakarta saat ini sekitar Rp 100 per kilogram. Jika BBM dinaikkan 30 persen saja, maka kenaikan biaya transportasi bisa diatas 50 persen.

Biaya Pupuk Naik

Dari hasil penelitian (tesis) penulis di Kabupaten Subang dan Cianjur (112 responden) dengan menggunakan Model Persamaan Simultan, dengan simulasi kenaikan secara simultan upah sewa traktor sebesar 10% dan upah tenaga buruh tani sebesar 10% akan menyebabkan menurunnya produksi sebesar 14,2% dan pendapatan petani padi sebesar 18,7%. Upah sewa traktor saat ini berkisar Rp 300 –Rp 350.000/ha sedangkan upah buruh tani berkisar Rp 20 – 25.000/hari. Biaya upah tenaga kerja termasuk traktor bisa mencapai 40 –50% dalam usahatani padi sawah.

Hasil penelitian Simatupang dkk, 1994, PSE, bertajuk “Penelitian Dampak Kenaikan BBM terhadap Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Sumut, Jabar, dan Jateng”, diketahui setiap kenaikan harga solar 1% akan menaikkan harga pupuk urea sebesar 0,19% di Jabar, 0,16% di Jatim dan 0,08% di Sumut. Jadi jika harga solar naik menjadi Rp 2.600 (24%) maka harga pupuk Urea di Jabar akan naik 4,6% (harga urea saat ini di tingkat petani ± Rp 1.200/kg akan naik menjadi Rp 1.255/kg). Hal yang sama juga berdampak pada pupuk TSP dimana setiap kenaikan harga solar 1% akan menaikkan harga TSP sebesar 0.18% di Jabar, 0.01% di Jatim dan 0.001% di Sumut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan solar 1% akan menurunkan harga padi sebesar 0.27% di Jabar, 0.24% di Jatim dan 0.19% di Sumut. Dari hasil penelitian Simatupang dampak kenaikan solar memang relatif kecil, faktor perbedaan metoda, waktu penelitian dan sumber data dapat sebagai penyebabnya.

Jika dengan kenaikan harga BBM yang saat itu belum terlalu tinggi saja sudah dapat dikalkulasikan akan berdampak sedemikian rupa terhadap harga biaya produksi pertanian. Maka dapat dikalkulasikan lagi bagaimana dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini.

Untuk sub sektor tanaman perkebunan khususnya perkebunan rakyat, umumnya dilakukan secara manual terutama pada Tanaman Menghasilkan (TM) sehingga dampaknya tidak terlalu serius (tidak signifikan). Tanaman perkebunan rakyat Indonesia adalah karet, kelapa, kopi, kakao, kelapa sawit , lada, dll. Hanya pada pengolahan hasil (pasca panen) kopi yang menggunakan alsintan yaitu penggilingan kopi. Tanaman perkebunan besar seperti kelapa sawit, cocoa dan karet penggunaan alsintan umumnya pada land clearing, pengolahan tanah dan pasca panen. Juga dalam proses pengangkutan input dan output. Kondisi-kondisi inilah yang memerlukan BBM.

Untuk sub sektor peternakan rakyat, dampaknya tidak terlalu serius. Sebagian besar peternakan kita adalah peternakan rakyat. Usaha ternak sapi potong dan perah hanya sedikit menggunakan BBM, paling untuk penerangan kandang ternak. Hal yang sama pada usahaternak babi potong, unggas, dan lain-lain.

 

Rekomendasi Kebijakan

1. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional dengan perbaikan iklim investasi di　sektor pertambangan minyak sehingga mampu menggairahkan kegiatan eksplorasi dan eksplitasi minyak bumi.

2. Walaupun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, pemerintah juga harus memperhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM.

3. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah seharusnya melakukan pembenahan dan audit Pertamina.

4. Upaya untuk menolong dunia usaha yang kian terpuruk akibat kenaikan BBM, maka pemerintah dapat melakukan: penghapusan ekonomi biaya tinggi, penghapusan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi, penyederhanaan rantai perijinan serta insentif fiskal.

5. Pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pengusaha yang menggeser kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak didukung data yang kuat.

6. Kenaikan kebutuhan bahan pokok dapat meningkatkan kemiskinan secara tajam, oleh karena itu pemerintah seharusnya mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok ditingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan kalangan konsumen miskin dan kalangan petani sebagai produsen.

7. Pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan kearah kegiatan yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kapasitas modal manusia seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil menengah, pendidikan dasar dan kesehatan.

8. Raskin dan Subsidi Tunai Langsung secara masif seperti saat ini harus diposisikan sebagai Jaring Pengaman Sosial yang bersifat emergency dan sementara. Subsidi Langsung Tunai untuk selanjutnya seharusnya diberikan kepada kelompok usia non-produktif diatas 60 tahun yang miskin sebagai Jaminan Sosial. Sedangkan kelompok miskin usia produktif diarahkan untuk berusaha dan bekerja.

 

Kesimpulan

1. Cadangan minyak dan produksi minyak dunia terus mengalami penurunan sedangkan komsumsi minyak semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian sehingga sejak tahun 2004, Indonesia merupakan net-importer.

2. Terdapat korelasi yang tinggi antara kenaikan harga BBM dengan meningkatnya biaya produksi pertanian.

 

Daftar Rujukan

1. Dratanto, Teguh. Tanpa tahun. BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia.

2. ——–, 2005a, Mengkritik Kebijakan Cash Tranfer, Media Indonesia:12/9/2005.

3. ——–, 2005b, Kontroversi Kenaikan Harga BBM 2005. Wacana Alumni, LPEM FEUI.

4. Ikhsan, Dartanto, Usman, dan Herman, 2005, Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan, Working Paper:LPEM FEUI.

5. ——-, 2005, Monthly Oil Market Report.

6. ——-, 2008, Petani dan Nelayan Yang Paling Terpukul, (Online), http:///www. info@prakarsa-rakyat.org, suara pembaruan, diakses tanggal 16 19 Mei 2008.

7. Siagian, Viktor. 2008. Menaikkan Harga BBM akan Sulitkan Petani, peneliti pada Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian: badan Litbang Deptan.